 |
| Husam Zomlot |
Zomlot mengkritik Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak karena menentang permohonan di Mahkamah Internasional yang menuduh Israel melakukan genosida dalam perang di Gaza.
intervensi dan campur tangan dalam sistem peradilan internasional.
Dia menegaskan penentangan Inggris terhadap tuduhan genosida di Afrika Selatan adalah penunjukan diri sendiri sebagai hakim internasional, ini merupakan intervensi dan campur tangan dalam sistem peradilan internasional.
Dia mengatakan Inggris bersalah atas “standar ganda” dan “kemunafikan” dalam pendekatannya terhadap Israel dan hukum internasional.
Utusan tersebut menuduh Israel melakukan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza, dan meminta masyarakat internasional untuk menuntut gencatan senjata.
“Tidak ada yang bisa dicapai sebelum gencatan senjata segera dilakukan,” katanya.
"Ini tetap menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya.
Dia mengatakan Inggris telah menderita “kerusakan reputasi” di Timur Tengah.
Kendati demikian, dia menyambut baik keputusan pemerintah baru-baru ini yang melarang pemukim Israel yang melakukan kekerasan memasuki Inggris.
David Cameron mengatakan di X bahwa pemukim yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga Palestina.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan di X bahwa pemukim yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga Palestina akan dilarang. Langkah ini menyusul pengumuman rencana serupa oleh Amerika Serikat (AS).
“[Ini] disambut baik. Menurut pendapat saya, ini adalah momen yang sangat penting – bukan karena kebijakan itu sendiri tetapi karena ini adalah pertama kalinya dalam 75 tahun Inggris mengambil langkah apa pun yang berkaitan dengan sanksi [terhadap Israel],” terangnya.
Dilaporkan ada peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak serangan massal Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober dan kampanye militer Israel di Gaza setelahnya.
Ada sekitar 700.000 pemukim Yahudi yang tinggal di sekitar 140 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang diduduki Israel sejak perang Timur Tengah tahun 1967 dan diklaim oleh Palestina sebagai negara masa depan.
Pemukiman tersebut dianggap ilegal oleh sebagian besar komunitas internasional, meskipun Israel membantahnya.
Namun Zomlot mengecam rancangan undang-undang pemerintah yang melarang badan-badan publik memboikot kegiatan ekonomi dengan Israel atau permukiman Israel. RUU tersebut lolos pembahasan ketiga dan terakhirnya di House of Commons pada Rabu (10/1/2024) lalu dan sekarang akan dibawa ke House of Lords.
"Ini adalah inkonsistensi," ujarnya pada konferensi pers di London.
“Di mana tepatnya Anda [Inggris]? Apakah Anda menganggap pendudukan Israel di perbatasan tahun 1967 sebagai pendudukan dan penjajahan militer? Ada ketidakkonsistenan dalam kebijakan Inggris sehingga saya tidak lagi mengerti jika Anda bertanya kepada saya, 'Apa kebijakan Inggris vis-a-vis Palestina?' Saya tidak tahu. Tidak konsisten, kontradiktif,” lanjutnya.
Zomlot, yang merupakan Kepala Misi Palestina untuk Inggris, juga menegur Sunak karena menolak kasus Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida.
Sementara itu, juru bicara PM mengatakan Sunak yakin tuduhan itu sepenuhnya tidak beralasan dan salah.
“Pemerintah Inggris mendukung hak Israel untuk membela diri dalam kerangka hukum internasional,” kata juru bicara tersebut.
Seperti diketahui, sekitar 24.000 orang telah tewas dalam pemboman Israel di Gaza – kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak – sejak 7 Oktober 2023, menurut kementerian kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Israel melancarkan perangnya dengan tujuan untuk menghancurkan Hamas setelah kelompok tersebut membunuh 1.300 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 lainnya ke Gaza sebagai sandera dalam serangannya terhadap Israel.
(//Red)
