Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

FORMASU Jakarta: PDIP Lebih Baik Usung Kader Sendiri di Pilgub Sumut, Nikson Nababan Sangat Potensial

Sabtu, 06 Juli 2024 | 20.20.00 WIB Last Updated 2024-07-06T13:21:56Z

Jakarta, bbiterkini.com -- Jelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, khususnya dalam rangka menyonsong pesta demokrasi Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), Kader of Change Nikson Nababan yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumatera Utara (FORMASU) Jakarta menyatakan sikap mendukung penuh langkah politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Forum Mahasiswa Sumatera Utara (FORMASU) Jakarta juga mengapresiasi dan mendukung penuh langkah politik DPP PDIP berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ke-V lalu, yang menyebutkan salah satunya adalah memprioritaskan Kader-kader yang maju Pilkada 2024, baik Bupati, Walikota ataupun Gubernur.

“Kami melihat, PDI Perjuangan di Sumut masih besar kekuatannya, tinggal mencari sosok Kader potensial,” kata Ketua Umum FORMASU Jakarta, Anwar Siregar saat diskusi bersama teman-teman aktivis Jakarta.

Pada survei Timur Barat Research Center (TBRC) menggelar jajak pendapat pada 10-23 Juni 2024 untuk mengukur elektabilitas tokoh menjelang Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

Survei ini menggunakan metodologi multistage random sampling dengan 1.880 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Margin of error survei ini sebesar 2,26 persen.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa kader PDI Perjuangan yang juga mantan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, menempati posisi teratas dengan elektabilitas 26,8 persen. Di posisi kedua ada Bobby Nasution dengan 25,3 persen.

Selanjutnya, Edy Rahmayadi berada di posisi ketiga dengan 20,4 persen, diikuti oleh Musa Rajekshah (8,9 persen), Dedi Iskandar Batubara (6,1 persen), dan responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 12,5 persen.

Untuk simulasi tertutup Nikson Nababan 32,2 persen, Bobby Nasution 28,4 persen, Edy Rahmayadi 26,3 persen, dan tidak memilih 13,1 persen.

Artinya, kata dia, PDI Perjuangan bagaimanapun pasti akan berupaya keras untuk menang di Pilgub Sumut 2024.

Ia menilai, PDI Perjuangan sudah memiliki kader potensial yang mumpuni untuk diusung pada Pilgub Sumut 2024, salah satunya Nikson Nababan, Bupati Tapanuli Utara dua periode.

“Kecuali (PDI Perjuangan) enggak punya kader bagus ya. Bang Nikson Nababan ini menurut kami kader loyalitas dan potensial. Rekam jejaknya selama 10 tahun jadi Bupati Taput juga bagus,” terang Anwar Siregar.

Menurut dia, PDI Perjuangan sebaiknya harus tetap percaya diri mengusung kader terbaiknya pada Pilgub Sumut ketimbang mencari figur dari luar partai, sebab kekuatan partai berlambang banteng itu masih besar di Sumut.

“Peta kekuatan basis PDI Perjuangan di Sumut masih dominan, tinggal bagaimana konsolidasi ulang. Kader potensial juga sudah ada, tinggal formulasi koalisinya nanti bagaimana,” beber Aktivis Jakarta ini.

Sampai saat ini, kata dia, dukungan terus mengalir untuk Nikson Nababan maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara di Pilgubsu 2024, respon positif itu terus digaungkan dari berbagai kalangan elemen mahasiswa, pemuda, tokoh agama, dan masyarakat Sumatera Utara.

“Kita dukung penuh (pilihan PDIP). Jadi kita ini Asal Sumatera Utara, tapi kita tak bicara agar PDIP mengusung Bang Nikson Nababan, kita tak ada memaksa-maksa, tapi kita tunjukkan pada PDIP bahwa kami berkesimpulan PDIP partai yang kita harapkan untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” pungkasnya.

Anwar Siregar menegaskan, pihaknya akan menghormati dan mendukung penuh rencana PDIP yang akan mencalonkan kader sendiri pada Pilgubsu 2024.

“Kami meyakini kader tersebut pastilah seorang nasionalis sejati,” tegasnya.

Diketahui, PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang bisa mengusung Gubernur dan Wakli Gubernur Sumatera Utara 2024 tanpa berkoalisi dengan partai mana pun. Sebab, pada Pemilu 2024, DPD PDIP Sumut sukses meraih 21 kursi DPRD. Sementara, syarat mengusung Cagubsu-Cawagubsu 2024 adalah partai politik atau gabungan politik yang memiliki 20 persen kursi DPRD. 

(*/red)