SERANG, bbiterkini.com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal mendasar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen mengoptimalkan jangkauan sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan SDM secara merata.
“Pemerintah terus memperkuat kebijakan terkait kependudukan, karena kependudukan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan,” kata Al Muktabar usai menghadiri Talkshow Hari Kependudukan Dunia 2024 yang mengusung tema “Menyatukan Kekuatan Data Inklusif Menuju Masa Depan yang Tangguh dan Adil Untuk Semuanya” di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 29 Juli 2024.
Dalam kesempatan itu, dilakukan kick-off pekan pelayanan 100 ribu akseptor KB pasca persalinan dan peluncuran population clock Provinsi Banten.
Dikatakannya, dengan basis data yang kuat dan inklusif akan mempermudah dalam memformulasikan kebijakan agenda pembangunan. Oleh karena itu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal mendasar.
“Dengan data yang kuat kita harus mampu mengelola bonus demografi yang baik untuk menjadi sumber kekuatan kita,” ucap Al Muktabar.
“Kami di Provinsi Banten terus berupaya mengkombinasikan antara SDM dan Sumber Daya Alam (SDA). Dengan dua komponen besar itu terkolaborasi, maka kita mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Selain itu, kata Al Muktabar, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten dan Kota terus mengoptimalkan jangkauan infrastruktur. Baik itu sarana dan prasarana pendidikan hingga infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
“Saat ini, kita sedang mengoptimalkan jangkauan, terutama terkait infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu bertujuan untuk kita meningkatkan SDM secara merata di Provinsi Banten,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menuturkan, dengan data yang inklusif mampu membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat, sehingga diharapkan data inklusif tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
“Artinya, dari data itu kita tahu mana yang perlu kita lakukan intervensi, sehingga pelayanan bisa diberikan dengan seadil-adilnya,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Hasto juga menekankan, dengan data inklusif mampu mengetahui potensi-potensi dan bonus demografi di masing-masing wilayah. Sehingga mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Itu diharapkan ini bisa menjadi dasar pembangunan, baik di Provinsi Banten maupun daerah lainnya,” ujarnya.
Hasto juga menuturkan, BKKBN telah memiliki Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA), dimana sistem tersebut merupakan data analisis keluarga dengan sejumlah variabel.
“Ini yang kita optimalkan dalam mewujudkan data inklusif, sehingga dapat menganalisis permasalahan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatangan kesepahaman bersama tentang penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta perjanjian kerja sama tentang fasilitas peningkatan kapasitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di program studi kebidanan yang dilakukan antara BKKBN dan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND).
(*/red)
