Jakarta, bbiterkini.com -- Sepekan setelah Komrad Pancasila mengadukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai hari yang bersangkutan belum juga diperiksa bahkan dipanggil oleh KPK terkait keterlibatan dalam dugaan kasus korupsi proyek kereta api.
“Nama Budi Karya berdasarkan kesaksian salah satu terdakwa kasus korupsi kereta api, yakni mantan Direktur Prasarana Dirjen Perkeretapian Harno Trimadi menyebutkan uang dari para pengusaha yang terlibat korupsi proyek pembangunan rel kereta api diduga turut dinikmati para pejabat Kementerian Perhubungan, termasuk Menhub Budi Karya Sumadi,” kata Antony, Kordinator Pusat KOMRAD Pancasila melalui siaran persnya yang diterima media ini, Rabu, 03 Juli 2024.
Kembali mengingat sejarah perkeretapian di Indonesia, kata Antony, Jepang merupakan salah satu negara dengan Industri kereta api yang maju dan selalu menjalin kerjasama dagang dengan pemerintah Indonesia khususnya di bidang pengembangan perkeretapian sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini.
“Lalu apa jadinya kepercayaan antar dua negara yang sama-sama memiliki cita-cita mengembangkan industri kereta api, tetapi karena ulah oknum Menteri sehingga berpotensi mengganggu kerja sama yang sudah dibangun puluhan tahun,” ujar Antony.
“Lantas bagaimana dana investasi yang akan ditanamkan oleh Pemerintah Jepang untuk pengembangan Industri Kereta Api Indonesia apabila Menterinya diduga terindikasi terlibat di kasus proyek Kereta Api,” sambung Antony.
Untuk itu, kata Antony, pihaknya meminta Pemerintah Jepang beserta investor industri Kereta Api asal Jepang untuk menahan dan mencermati ulang kerja sama dengan pihak Pemerintah Indonesia di bidang Perkeretaapian sampai Menteri Perhubungan Budi Karya dicopot karena diduga terindikasi keterlibatan dalam kasus korupsi proyek Kereta api.
“Mendesak KPK segera menyeret dan memeriksa atas dugaan keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada perkara korupsi proyek Kereta Api,” pungkasnya.
Lalu, kata Antony, pihaknya juga meminta KPK untuk menelusuri aliran uang milik Budi Karya serta memblokir sementara rekenin Budi Karya Sumadi sampai ada fakta dan status hukum terkait dugaan keterlibatan pada kasus korupsi proyek Kereta Api.
“Dengan hormat meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Budi Karya Sumadi dari jabatan Menteri Perhubungan guna mempermudah proses penyidikan KPK atas dugaan keterlibata di kasus Korupsi Proyek Kereta Api,” tutup Antony.
(*/red)
