Menurutnya tudingan tersebut tidak benar. Terkait koordinasi itu kewenanganya.
"Kalau terkait Polda itu benar datang, adapun dapat koordinasi atau tidak saya engga tau karena itu langsung sama pemilik tanah," ucap kepala desa parigi Imam Haerul Falah kepada wartawan di kediamanya, Cikande, Serang, Jumat 09/08/2024.
Kepala desa parigi Imam Haerul Falah mengatakan, dirinya tidak pernah mengatakan kalau Polda menerima koordinasi, adapun masalah lingkungan dan wilayahnya saya hanya mengondusifkan warga agar warga ada kegiatan dan bisa bekerja di wilayahnya.
"Kami selaku pemerintah desa hanya ingin warga kami bisa bekerja ada kegiatan adapun masalah di luar masyarakat kami saya gak tau," ujarnya.
Imam juga menambahkan adapun masalah terkait tudingan tersebut itu tidak benar karena saya hanya bicara betul di lokasi urugan tersebut ada orang Polda itupun undangan langsung dari pemilik tanah,Adapun masalah Polda dapat koordinasi atau tidak ya tanyakan saja sama pemilik tanah dan poldanya, ungkapnya.
Sementara itu Kapolsek Cikande Andri Kurniawan menambah terkait adanya aktivitas urugan tanah kegiatan masyarakat, kita pihak kepolisian wajib mengetahui sebagai bentuk pengawasan control untuk antisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa melakukan pencegahan agar tercipta situasi yang kondusif di masyarakat.
Sesuai instruksi pemerintahan kita semua wajib mendukung investasi untuk menumbuhkan ekonomi nasional, bukan hanya kita sebagai kepolisian, TNI, Pemerintah, Pemda dalam hal ini wajib mendukung investasi untuk menumbuhkan ekonomi, ungkapnya.
(*/red)
