SERANG, bbiterkini.com – Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, kembali mengkritik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam pernyataannya, Haris meminta Yandri menunjukkan etika kepemimpinan yang baik, menghentikan tindakan diskriminatif, dan tidak merusak kepercayaan publik terhadap kabinet Presiden Prabowo Subianto.
"Jangan buat malu kabinet Prabowo. Tunjukkan bahwa Anda layak menjadi menteri, bukan menggunakan jabatan untuk mendukung kepentingan politik tertentu," ujar Haris Azhar di Hotel Le Dian Hotel & Cottages, Kota Serang, Jumat (22/11/2024).
Haris menyoroti tindakan Yandri yang diduga memanfaatkan jabatan dan fasilitas kementerian untuk mendukung pencalonan istrinya, Ratu Zakiyah, sebagai Bupati Kabupaten Serang. Ia menyebut tindakan tersebut melanggar prinsip demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap netralitas pejabat negara.
"Kami punya cukup bukti, saksi, dan jejak yang menguatkan dugaan ini. Kami minta hentikan persuasi diskriminatif kepada kelompok tertentu. Biarkan masyarakat bebas menimbang dan memilih calon pemimpinnya tanpa intervensi," tegas Haris.
Haris juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan arahan dari seorang menteri atau aparat penegak hukum untuk menentukan pilihan politik mereka. "Jika seseorang sudah cukup umur dan memiliki hak pilih, kita harus percaya bahwa dia mampu berpikir dan memilih secara mandiri," tambahnya.
Haris menyebutkan bahwa tindakan Yandri melibatkan penggunaan kop surat resmi Kemendes PDT untuk kegiatan pribadi, hingga terindikasi memobilisasi perangkat desa dalam berbagai forum. Meski Yandri dikabarkan telah meminta maaf atas penggunaan kop surat, Haris menilai itu belum cukup.
"Yang jadi masalah bukan hanya kop surat. Ada tindakan lebih ekstrem, seperti indikasi memobilisasi kepala desa dan penggunaan wewenang, hingga manipulasi sumber daya kementerian. Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini soal moral dan etika," katanya.
Haris juga mempertanyakan sejauh mana Yandri memahami tugasnya sebagai menteri. "Ada banyak desa lain yang membutuhkan perhatian menteri. Jika Anda fokus pada politik lokal, bagaimana Anda bisa menjalankan tugas untuk desa-desa lain? Biarkan istri Anda (red-calbup) membuktikan dirinya sendiri tanpa terhalang oleh bayang-bayang jabatan Anda," sindir Haris.
Hariz meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh bawahannya. Ia menegaskan bahwa tindakan Yandri merusak integritas kabinet dan demokrasi.
"Kita perlu memberitahu Presiden Prabowo yang sedang keliling dunia soal masalah ini. Tapi kita harus pastikan bahwa istana tahu menterinya tidak sekadar minta maaf soal kop surat, tapi juga melakukan tindakan-tindakan yang lebih serius. Saya berharap dia marah ke saya, jadi kita akan buka-bukaan bukti," tandasnya.
Haris menegaskan bahwa dirinya dan timnya akan terus memantau dan mengumpulkan bukti atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Yandri dan pihak-pihak terkait. "Kami akan membawa kajian-kajian ini langsung ke istana. Kami tidak ingin hanya bicara, kami ingin ada tindakan nyata," pungkas Haris Azhar.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Yandri Susanto belum merespons konfirmasi yang dikirim melalui pesan WhatsApp.*****
