TANGERANG, bbiterkini – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) harus mempermudah pelayanan terhadap masyarakat kecil.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana kepada wartawan usai menghadiri Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Tentrem Jakarta, Kawasan Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Kamis, 30 Januari 2025.
Menurutnya, BPR dan BPRS harus bisa menjadi garda terdepan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BPR dan BPRS juga harus memberikan kontribusi nyata dalam membantu perekonomian masyarakat melalui pemberian pinjaman modal yang mudah diakses dengan tingkat suku bunga yang rendah.
“Termasuk juga memberikan peran bagaimana masyarakat kecil diajarkan entrepreneur, edukasi serta pendampingan termasuk pemasaran produk UMKM-nya. Sehingga peran BPR dan BPRS tidak sebatas pada pinjaman modalnya saja,” ujarnya.
Nana mengatakan, secara umum kondisi operasional dan keuangan BPR dan BPRS di Provinsi Banten cukup baik, seperti BPR di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang.
“Ini harus menjadi contoh bagi daerah lain, terlebih posisi Provinsi Banten merupakan daerah strategis. Ini penting sebagai salah satu contoh praktik baik dari model pengembangan kelembagaan BPR dan BPRS,” pungkasnya.
Untuk itu, kata dia, BPR dan BPRS harus bersiap dalam menghadapi tantangan jaman, baik dari sisi kelembagaannya, SDM serta teknologi informasinya sehingga setara dengan Bank umum lainnya.
“Dengan begitu maka BPR bisa menjangkau daerah pelosok untuk mengantisipasi praktek-praktek Pinjol,” harapnya. (*/red)
