TANGERANG, bbiterkini – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang melakukan penggeladahan terhadap kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMP) Kabupaten Tangerang, Senin, 10 Februari 2025. Penggeledahan tersebut dilakukan pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang, Doni Saputra mengatakan, penggeledahan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti dari dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pada Sistem Pencairan APBDes Tahun Anggaran 2024 di DPMPD Kabupaten Tangerang.
“Kami melakukan penggeladahan di kantor DPMPD Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-411/M.6.12/Fd.1/02/2025 tanggal 07 Februari 2025,” kata Doni Saputra kepada wartawan, Senin, 10 Februari 2025.
Selanjutnya, kata dia, Tim Penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Tangerang akan melakukan analisa dan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan barang dan dokumen yang dilakukan penyitaan, dan memastikan semua prosesnya dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
“Kami tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menjaga kepercayaan publik dengan terus bersinergi bersama semua pihak untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Menurut Doni, penyimpangan pada sistem pencairan APBDes Tahun Anggaran 2024 di DPMPD Kabupaten Tangerang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Kami berhasil melakukan penyitaan berupa barang-barang serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara dimaksud,” pungkas Doni. (*/red)
